//
you're reading...
Adat Dayak dan Budaya, Bengkayang, Bupati Bengkayang, DPRD Bengkayang, Lingkungan Hidup Bengkayang, Pemda Bengkayang

Warga Tolak Sawit, Pemerintah Jangan Diam

Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

PT. Dumai Inti Utama

Akibat penggusuran lahan yang dilakukan oleh PT. Dumai Inti Utama, Markus kemudian mengadukan hal tersebut ke meja DPRD Bengkayang

Bengkayang (Kalbar Times) –
Itikad kurang baik kembali ditunjukkan oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kabupaten Bengkayang dengan menggusur lahan milik warga tanpa melalui proses sosialisasi ataupun ijin. Akibatnya, wargapun tak sungkan-sungkan menolak aktivitas perusahaan tersebut diwilayah mereka serta meminta agar pemerintah setempat dapat mendukung aksi itu.

“Kami berharap aksi penolakan ini mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Bengkayang,” ungkap Markus, yang mewakili warga Desa Ampar Benteng, Kecamatan Teriak ketika melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Yulius Nessor, Kamis (30/8) Kantor DPRD Bengkayang.

Penolakan atas aktivitas PT. Dumai Inti Utama (DIU) di Desa Ampar Benteng dibuktikan Markus dengan menunjukkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani 78 warga setempat. Penolakan itu bersumber dari keberatan warga yang tak ingin hutan di desa mereka diinvasi perkebunan sawit. Disamping merusak hutan, pembukaan areal perkebunan juga tentu akan merugikan masyarakat disisi lain, khususnya bagi warga yang memiliki lahan perkebunan karet. Karena dari perkebunan karet itulah mereka memperoleh pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan maupun kesehatan.

Perlu diketahui bahwa pada 4 Juni 2012 yang lalu, tanpa melalui sosialisasi dan ijin dari masyarakat Dusun Ampar, PT. Dumai dengan menggunakan 3 unit alat beratnya (2 Buldoser dan 1 Ekskavator) telah menggusur lahan karet milik Ajil dan Sipon yang luasnya masing-masing ± 1 Hektar. Sementara selama 3 hari mulai tanggal 5, 6 dan 7 Juni pihak perusahaan bekerja keras menggusur lahan milik Markus (41) seluas ± 5 Hektar. Padahal lahan tersebut terdapat tanaman karet yang sudah produksi.

Ditanah seluas 5 Hektar itu, Markus menyebutkan sudah ada sekitar 900 batang karet yang produktif meski tidak semuanya dapat ditoreh, belum lagi ditambah dengan batang karet yang berumur muda. Adapun rata-rata berat karet yang dihasilkan dalam sehari ialah seberat 15 Kg yang mana bila dikalikan dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.12 ribu itu berarti dalam satu hari Ia bisa menghasilkan uang Rp.180 ribu sehingga dalam satu bulan Markus mampu mendapat penghasilan berkisar Rp.2,7-3,6 juta perbulan.

Markus mengganggap penggusuran yang dilakukan pihak perusahaan itu sebagai tindakan penyerobotan dan pelecahan terhadap hak-hak masyarakat Dusun Ampar Benteng yang sebagian besar berasal dari suku Dayak. Bagaimana tidak, Ia sendiri tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu, baik melalui proses sosialisasi maupun pemberitahuan langsung dari pihak perusahaan. Padahal lahan miliknya itu sudah memiliki SPT jauh sebelum pihak perusahaan datang.

Pemuda Pancasila Minta Pemerintah Jangan Tutup Mata

Munculnya permasalahan ditengah masyarakat Desa Ampar Benteng tersebut membuat Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang, Zakarias, SH angkat bicara. Ia dengan tegas mengecam aksi penggusuran yang dilakukan oleh PT. DIU. Menurutnya, penggusuran tanpa melalui proses sosialisasi itu merupakan tindakan yang melecehkan hak-hak masyarakat.

“Jika memang masyarakat sudah sepakat menolak keberadaan PT. DIU, kami minta agar pemerintah jangan menutup mata,” tegasnya saat mendampingi Markus di gedung DPRD Bengkayang. Lebih lanjut, Zakarias mengatakan, jika keinginan masyarakat sudah sepakat menolak keberadaan perusahaan tersebut, kenapa mesti didiamkan. Terlebih tindakan perusahaan yang sudah melukai hati masyarakat. Atas tindakan yang dilakukan perusahaan serta kesepakatan warga untuk menolak aktivitas perusahaan itupula, pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan untuk mencabut ijin usaha perusahaan.

Menanggapi keluhan yang disampaikan Markus, Yulius Nessor menegaskan permasalahan ini akan disampaikan kepada seluruh anggota Komisi B DPRD Bengkayang untuk segera dibahas guna mencari jalan penyelesaiannya. Selanjutnya, hal itu akan disampaikan ke pihak eksekutif maupun instansi terkait.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: