//
you're reading...
Bengkayang, KPU Bengkayang

Satu Parpol Tak Lolos Verifikasi

Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

KPU Bengkayang

Pemilu dan perhitungan suara di Kecamatan Lumar

Bengkayang (Kalbar Times) –
Tengat waktu yang diberikan KPU agar setiap Parpol dapat melengkapi berkas administrasi sehingga layak dinyatakan lolos dalam proses verifikasi Parpol berakhir 29 September kemarin. KPU Bengkayang sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu di Bumi Sebalo juga tak terlepas dari tahapan yang satu ini.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua KPU Bengkayang, Eddy A.,SH, Senin (1/10) kepada wartawan ini, usai penutupan penerimaan berkas administrasi Parpol, Sabtu (29/9) kemarin, pihaknya berhasil menerima 22 berkas administrasi. Namun hanya 21 Parpol yang dinyatakan lolos.

“Satu Parpol yang tidak melengkapi berkas administrasi tersebut, yakni Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Pengurus Parpol tidak bisa menyerahkan sejumlah KTA yang disyaratkan hingga batas waktu yang ditentukan,” jelas Eddy.

Dengan demikian, Ia mengatakan pihaknya hanya akan mengirimkan 21 berkas Parpol ke tingkat pusat untuk selanjutnya, KPU Bengkayang akan menunggu keputusan dari KPU Pusat untuk partai poltik mana saja yang lolos verifikasi administrasi secara nasional. Pada Tanggal 26 Oktober mendatang, sesuai dengan tahapan Pileg, KPU akan menyampaikan parpol apa saja yang lolos verifikasi di tingkat nasional. Setelah itu, baru KPU Bengkayang akan melakukan verifikasi terhadap pengurus parpol, ke beradaan sekretariat, status, dan keanggotaannya.

“Setelah KPU mengumumankan keputusannya, KPU Bengkayang akan melanjutkan dengan melakukan verifikasi di tingkat kabupaten,” katanya lagi.

Eddy menambahkan, berdasarkan UU No. 8/2012 tentang Pemilu DPR,DPD, dan DPRD Pasal 8 ayat 2 :Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.

Selain itu, parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau satu perseribu dari jumlah Penduduk. Pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Selain itu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: