//
you're reading...
Adat Dayak dan Budaya, Bengkayang, Lingkungan Hidup Bengkayang, Pemda Bengkayang, Perusahaan Sawit Bengkayang, Polres Bengkayang

Polisi Jangan Jadi Alat Perusahaan Untuk Berhadapan Dengan Rakyat

Oleh : KRISANTUS VAN SEBOL

PT. TPA

Perkebunan Kelapa Sawit

Bengkayang (Kalbar Times) –
Upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Bengkayang Sektor Samalantan yang mengambil secara paksa empat kendaraan yang diamankan warga di Desa Kinande, pada Kamis (22/11), dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat. Ketua DAD Kalbar, Yakobus Kumis, yang dikonfirmasi, Minggu (25/11) kemarinmelalui telepon mengungkapkan apabila kendaraan yang sudah dibuat (dipagar) secara adat, harusnya apabila dibuka, juga mesti melalui proses adat yang berlaku pada komunitas masyarakat adat setempat. Setidaknya aparat kepolisian berkoordinasi dengan pengurus mulai dari Kepala Desa, Timanggung, Pasirah, Kepala Adat, Kepala Binua, sesuai dengan yang ada di daerah tersebut.

“Polisi seharusnya mampu melihat persoalan secara seimbang, jangan hanya melihat sebelah pihak. Polisi juga harusnya mampu melihat mengapa persoalan itu (penahanan mobil) bisa terjadi. Jangan hanya persoalan perusahaan saja yang diperhatikan,” kata Yakobus Kumis.

“Setiap upacara adat itu harus dihormati. Polisi jangan jadi alat perusahaan untuk berhadapan dengan rakyat,” tambahnya.

Menurutnya, apabila aparat kepolisian mengetahui permasalahan tentunya tidak akan semudah itu mengambil tindakan (perampasan) atas laporan dari pihak perusahaan, karena pada dasarnya keberadaan polisi ini bukan untuk membela perusahaan tetapi harus mampu melihat kepentingan masyarakat. Mengenai penahanan kendaraan tadi, jika memang pihak perusahaan belum memberikan kejelasan dan kepastian terhadap tuntutan masyarakat, jadi wajar-wajar saja apabila masyarakat menahan kendaraan tersebut. Itukan sebagai resiko yang dihadapi perusahaan jangan mau nyamannya saja sementara masyarakat menderita. Perusahaan berada dalam lingkup masyarakat adat. Untuk upacara adat yang sudah disepakati oleh komunitas adat setempat itu harus dihormati. Apabila masyarakat ingin menahan barang itu, apakah mereka dipersalahkan? Tidak bisa. Tentu ada sebab akibat. Kenapa masyarakat menahan mobil dumptrucknya. Sekarang kita pertanyakan dimana keberadaan Humas perusahaan, dimana orang-orang perusahaan itu. Masyarakat sudah mengalami kebuntuan.

“Kalo sudah tahu sebab akibatnya, pihak kepolisian harusnya tidak semudah itu mengambil tindakan atas laporan dari pihak perusahaan, tetapi harusnya melihat dengan sebenar-benarnya permasalahan yang terjadi,” tegasnya.

Menjadi pertanyaan, apakah keberadaan perusahaan itu bisa memberikan konstribusi bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Atau apakah justru keberadaan perusahaan itu malah menimbulkan konflik-konflik baru ditengah masyarakat. Jadi nda ada gunanya perusahaan itu berada di wilayah tersebut. Apabila pada masa yang telah ditentukan kesepakatan tersebut tidak terlaksana maka perusahaan itu harus memberikan alasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jangan menutup diri. Itu dapat menimbulkan masalah.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: