//
you're reading...
Bengkayang, Bupati Bengkayang, Dinas Pendidikan Bengkayang, Dinas Pendidikan Bengkayang

410 Guru Tunggu Dinas Cairkan Dana TPG

Oleh : JAMLI

Bengkayang (Kalbar Times) – Sedikitnya 410 guru dari berbagai daerah menunggu angin segar dari Pemda terkait pencairan dana sertifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG). Para guru ini menuntut haknya kepada pemda Kabupaten Bengkayang terkait molornya pembayaran dana TPG yang terhitung Enam bulan sejak Juli-Desember hingga penghujung tahun 2012 ini.

“Kami hanya mohon konsekwensi pemda saja, yang katanya pencairan paling lambat tanggal Dua Puluh Desember ini,” Kata Kepala Sekolah SD di salah satu Sekolah Negeri di Bengkayang saat ditemui diruang kerjanya pada Senin (10/12).

Konsekwensi ini menurutnya, karena penutupan administrasi untuk akhir tahun. Namun para guru sering dihadapkan dengan janji yang tidak tepat, mulai dari molornya pembayaran hingga berkurangnya jumlah uang yang diterima. Ia mensinyalir ada dugaan oknum pembuat kebijakan yang sengaja mengambil keuntungan dengan mendepositokan dana tunjangan sertifikasi tersebut ke salah satu Bank. Hal ini dibuktikan dengan pembayaran yang tersendat-sendat untuk per Dua bulan dan seharusnya dibayar setiap Enam bulan sekali. Awalnya pencairan TPG ini didistribusikan langsung ke rekening masing-masing guru untuk per tiga bulan oleh pemerintah pusat, namun setelah berubahnya kebijakan pusat ini, keuangan dicairkan melalui KAS pemda.Tambahnya, walaupun hampir semua guru tau masalah ini, namun mereka (Guru-Red) tidak berani mempertanyakan hal tersebut kepada dinas terkait. “Gawat pak kalau sampai Dinas tau ada guru yang mengadu,” katanya sambil meminta agar identitasnya dirahasiakan.

Ketidakjelasan pencairan TPG itu menurutnya, akibat pergantian Undang-Undang (UU) Nomor 14/2005 Tentang Guru dan Dosen dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 119/2010, bahwa para guru yang sudah disertifikasi berhak mandapatkan tunjangan sertifikasi setiap bulannya sebesar satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan Rp 1.500.000 bagi guru non-PNS. Namun setelah perubahan aturan tersebut, mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi dilakukan per semester (Enam Bulan) dan tidak langsung ke rekening guru. Berdasarkan UU tersebut, TPG kemudian dimasukkan sebagai dana penyesuaian (Layaknya BOS-Red) yang pengelolaan dan penyalurannya diserahkan pada pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap pembayaran tunjangan sertifikasi menggunakan dasar hukum Permenkeu No 119/2010 katanya perlu dipertimbangkan, terutama pencairan dan jumlah yang diterima oleh para guru. Mekanisme ini berpeluang mengarah kepada rawannya penyalahgunaan (Dikorupsi) oleh birokrasi pembuat kebijakan.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: